Wabup Banjarnegara: Upaya Penanganan Kemiskinan Harus Dipertajam

oleh

BANJARNEGARA– Upaya penanganan kemiskinan yang selama ini telah berjalan dirasa perlu untuk lebih dipertegas lagi. Termasuk mengenai target pencapaian dan focus penanganan. Setiap SKPD yang terlibat harus berani secara jelas dan tegas merumuskan arah pencapaian program-programnya secara nyata, baik mengenai pencapaian program maupun hasil-hasilnya.

“Salah satu bagian yang penting dari pengananan kemiskinan adalah dalam hal penyusunan APBD harus tegas menetapkan berapa banyak program kemiskinan yang terkover dan berapa target angka kemiskinan yang akan diturunkan. Bila belum yakin, maka sebelum diserahkan ke DPRD, draf tersebut seharusnya diperbaiki lagi” kata Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno,M.Si,pada acara Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan.

Harapan ini berlaku juga bagi SKPD yang program-programnya terkait dengan penanganan kemiskinan secara langsung seperti halnya Indagkop, Dinas Pertanian, Disnakertrankesos, dan seterusnya. Sasaran program harus jelas ditujukan kepada pemberdayaan kaum miskin, serta ditegaskan pula target pencapaian penurunan angka kemiskinan yang direncanakan dari program tersebut.

“Dengan demikian, arah penanganan kemiskinan mempunyai parameter yang jelas, bukan ukuran kualitatif, namun lebih jelas lagi ukurannya” katanya. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara berkisar pada angka 19%, masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai angka 15% dan nasional pada kisaran 12%. Namun bila semua pihak konsekuen untuk mewujudkan program kemiskinan, Pemkab optimis angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara turun pada kisaran 10 % di tahun 2015. “Kita targetkan setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 3%” katanya.

Program penanganan kemiskinan, imbuh Hadi, adalah sebuah program pemberdayaan. Yang namanya pemberdayaan, mau tidak mau harus ada sikap pemihakan dan pembelaan. “Konsep pemberdayaan seperti ini kiranya harus dipahami oleh seluruh SKPD dan diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan program-programnya, sehingga upaya penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pembahasan di sebuah semiloka” katanya.

Salah satu langkah penting untuk mewujudkan penanganan kemiskinan, kata Hadi, adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sekarang ini sekretariatnya ada di Bappeda. Tim yang beranggotakan SKPD terkait, sektor swasta, dan perbankan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi program penanganan kemiskinan agar lebih cepat pencapaian
sasarannya.

“Salah satu yang dapat dikerjakan oleh Tim ini adalah mengoptimalkan peran swasta melalui program CSR perusahaan yang lebih terkoordinasi dan terarah dalam menangani program kemiskinan. Selain itu diperlukan juga suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi peran zakat dan upaya kreatif lainnya dalam penananganan kemiskinan” katanya.

Bila kita hanya bertumpu pada program konvensional yang ada, imbuh Hadi, butuh berapa lama Pemkab agar mampu menangani penurunan angka kemsikinan. “Sebagai contoh, saat ini ada kurang lebih 66 ribu Rumah Tidak Layak Huni. Setiap tahun melalui APBD pemerintah hanya mampu menyalurkan dana untuk perbaikan 1200 RTLH. Kalau kita berpegang pada keformalan program, butuh berapa tahun sasaran program terpenuhi?” katanya.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Drs. Imam Purwadi, penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk menkoordinasikan, mensinkronisasikan seluruh program-program pengentasan kemiskinan. “Selain itu, semiloka ini juga ditujukan untuk memperkuat komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang diwadahi dalam forum TKPKD” katanya. Peserta yang diundang dalam kegiatan semiloka ini, lanjut Imam, adalah sebanyak 75 orang. Mereka terdiri dari SKPD, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Wartawan. (Kontributor Humas)