Pemkab Purbalingga Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Pendidikan

oleh

PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini tengah berupaya menyusun database sarana prasarana pendidikan dasar tingkat SMP/MTs. Data ini, nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pendidikan ditingkat SMP/MTs negeri maupun swasta. Sebelumnya, pada 2011 lalu, Pemkab melalui Bappeda telah menyusun database pendidikan dasar tingkat SD/MI.

“Database pendidikan diperlukan untuk mendukung usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Sehingga diketahui apakah usulan itu sesuai kebutuhan atau tidak. Harapannya kebijakan yang diambil Pemkab lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Kepala Bappeda Ir Setiyadi MSi.

Rakor diikuti para kepala SMP/MTS negeri dan swasta, jajaran dinas pendidikan dan kantor Kemenag Purbalingga.

Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi meminta seluruh jajaran pendidikan di Purbalingga mendukung langkah yang dilakukan Bappeda dalam menyusun database pendidikan. Karena menurut Bupati, selama ini kinerja keuangan pemerintah daerah masih dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satunya karena belum sempurnanya data asset yang dimiliki Pemkab. Penyusunan database sarana prasarana pendidikan, lanjut Bupati, diharapkan akan mengurai permasalahan asset di Purbalingga.

“Anggaran pendidikan kita sekarang hampir separo dari APBD purbalingga 2012. Tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Karenanya diperlukan data yang akurat agar penggunaanya tepat kelola, tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelasnya.

Bupati merinci, pada tahun 2010, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 60,5 milyar atau sebesar 29.4 persen dari total anggaran belanja langsung APBD 2010. Selanjutnya pada 2011, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 158,8 Milyar atau sebesar 42.47 persen dari total APBD 2011. Pada 2012 anggaran pendidikan meningkat menjadi sebesar Rp 190,1 milyar atau 42.48 persen dari total belanja langsung APBD 2012.

“Ini wujud keberpihakan Pemkab terhadap upaya memajukan dunia pendidikan khususnya di Purbalingga,” tegas Bupati.

Kabid Pemerintahan dan Kesra Bappeda Drs Much Umar Faozi Mkes menuturkan, penyusunan database dilakukan dengan dua cara yakni melalui pengisian kuesioner oleh para kepala sekolah, dilanjutkan verifikasi oleh tim teknis ke seluruh sekolah di wilayah kabupaten Purbalingga.

“Agendanya, pengisian kuisioner tanggal 9-15. Kemudian dilakukan ferivikasi prasarana fisik oleh tim teknis mulai 23 Agustus. Selanjutnya penyerahan kuisioner dan entry data di Bapedda. November nanti kami harapkan bisa melaksanakan paparan hasil kegiatan,” jelas Umar. ** Humas Purbalingga