Pengelolaan Perekonomian Indonesia Belum Berjalan Efisien

oleh

KETUA Umum Dewan Pembinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai bahwa pengelolaan perekonomian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak efisien. Terlebih sistem otonomi daerah yang ada di Indonesia telah melahirkan kecenderungan terjadinya budaya penyimpangan, contohnya dengan banyaknya kepala daerah di tingkat provinsi maupun kota kabupaten yang terindikasi melakukan korupsi.

“Ada 138 bupati dan 17 gubernur yang terindikasi korupsi, katanya dalam kunjungan ke Universitas Diponegoro, Selasa (11/9) kemarin.

Menurutnya, belum optimalnya pengelolaan perekonomian, membuat Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Padahal tantangan yang akan dihadapi Indonesia 20 tahun ke depan. Antara lain, menipisnya sumberdaya alam dan energi, ledakan penduduk Indonesia, sistem pemerintahan yang lemah, tidak efisien dan korupsi.

“Tantangan ledakan populasi penduduk 20 tahun mendatang adalah lahirnya 76 juta orang baru. Hal ini dibarengi dengan tingginya kebutuhan akan sandang pangan papan, lapangan pekerjaan serta transportasi. Kebutuhan akan hal itu mustahil bisa dipenuhi jika pemerintahannya lemah, tidak efisien dan korup,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, ketidakefisienan sistem pemerintahan itu ditampilkan dalam perbandingan populasi penduduk dengan jumlah daerah otonom.

Seperti contoh, China dengan jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa memiliki daerah otonom 33 dengan satu daerah otonom berpenduduk 42.000.000. India penduduknya 1,2 miliar jiwa mempunyai daerah otonom 35 dengan jumlah penduduk 34.000.000 di setiap daerah otonom. Namun Indonesia dengan jumlah penduduk 247 juta jiwa mempunyai 497 daerah otonom yang setiap daerah otonom berpenduduk hampir 500.000 jiwa.*

Editor : Herry Febriyanto