Jumat, 25 Juli 2014 | 03.04 WIB
Jateng Time

Mahalnya Biaya Masuk Sekolah, Tanggungjawab Kepala Daerah

Herry Febriyanto  |  Kota Sukabumi | Sabtu, 28 Juli 2012 - 19.13 WIB | Dibaca: 229 kali

Maraknya keluhan para orangtua siswa terkait mahalnya biaya masuk sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah, seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah masing-masing.

Bahkan jika ada sekolah negeri yang memungut biaya hingga jutaan rupiah, masyarakat khususnya orangtua siswa bisa melaporkannya ke Ombudsman yang bertugas untuk menyelidiki berbagai keluhan masyarakat.

“Kalau ada sekolah negeri di Kota Sukabumi yang memungut uang hingga jutaan rupiah pada saat penerimaan siswa baru, lapor ke saya langsung atau Ombudsman,” ujar Anggota Komisi X DPR RI DR. Reni Marlinawati saat mengunjungi Sekretariat DPC PPP Kota Sukabumi, dalam agenda safari ramadhan, Sabtu (28/7).

Menurutnya, kontrol dan pengawasan pelaksanaan pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab kepala daerah dan dinas terkait, karena untuk pendidikan sudah di otonomikan. Sehingga kalau ada permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat yang berhak bertanggungjawab adalah kepala daerah.

Dirinyapun menegaskan, bahwa pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau ada sekolah negeri yang memungut biaya pada pendaftaran PPDB, sudah termasuk penyimpangan dan diluar ketentuan yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Reni mengatakan, komite sekolah sebagai kepanjangtanganan orangtua siswa dengan pihak sekolah, harusnya bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Namun fakta dilapangan yang ditemukan di beberapa daerah, keberadaan komite sekolah tidak mewakili keinginan orangtua murid.

Contohnya, seperti biaya masuk sekolah yang banyak dikeluhkan oleh para orangtua siswa, padahal banyak juga anggota komite sekolah yang keberatan dan tidak setuju.

“Seharusnya keluhan orangtua siswa didengar oleh komite sekolah dan jangan ada kongkalinkong dengan pihak sekolah. Untuk itu saya menghimbau kepada sekolah negeri khususnya menengah atas yang dibiayai oleh pemerintah, agar mengikuti aturan yang ada,” himbaunya.*

Ukuran Font  
Pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk juga untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Cetak

No Image Kodam Jaya Lakukan Pergeseran PejabatHanya karena limpahan kasih dan karunia-Nya, hari ini kita masih dapat melanjutkan rangkaian kegiatan sertijab para pejabat dengan melaksanakan acara Ramah Tamah, dalam suasana kebersamaan dan penuh kebahagiaan.

No Image Dandim Demak Serahkan Bingkisan Lebaran Untuk Istri Anggota dan PNS KodimDandim 0716/Demak Letkol Inf Ari Aryanto menyerahkan bantuan bingkisan kepada Istri anggota Kodim 0716/Demak yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana cabang Demak di Aula Makodim 0716/Demak, Kamis (17/07).

No Image Jembatan Comal Pemalang Ambles, Arus lalin DialihkanJembatan Sungai Comal yang menjadi jembatan penting di jalur antura akhirnya benar-benar ditutup total untuk semua jenis kendaraan. Hal tersebut dikarenakan kondisi jembatan yang sudah tidak layak untuk dilewati.

No Image Kodam Jaya Berikan Penghargaan Kepada Prajurit BerprestasiTNI akan tetap Konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan, dalam konteks menjaga dan melindungi segenap bangsa dan Negara.

Ads