Jumat, 24 Oktober 2014 | 20.30 WIB
Jateng Time

Mahalnya Biaya Masuk Sekolah, Tanggungjawab Kepala Daerah

Herry Febriyanto  |  Kota Sukabumi | Sabtu, 28 Juli 2012 - 19.13 WIB | Dibaca: 256 kali

Maraknya keluhan para orangtua siswa terkait mahalnya biaya masuk sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah, seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah masing-masing.

Bahkan jika ada sekolah negeri yang memungut biaya hingga jutaan rupiah, masyarakat khususnya orangtua siswa bisa melaporkannya ke Ombudsman yang bertugas untuk menyelidiki berbagai keluhan masyarakat.

“Kalau ada sekolah negeri di Kota Sukabumi yang memungut uang hingga jutaan rupiah pada saat penerimaan siswa baru, lapor ke saya langsung atau Ombudsman,” ujar Anggota Komisi X DPR RI DR. Reni Marlinawati saat mengunjungi Sekretariat DPC PPP Kota Sukabumi, dalam agenda safari ramadhan, Sabtu (28/7).

Menurutnya, kontrol dan pengawasan pelaksanaan pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab kepala daerah dan dinas terkait, karena untuk pendidikan sudah di otonomikan. Sehingga kalau ada permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat yang berhak bertanggungjawab adalah kepala daerah.

Dirinyapun menegaskan, bahwa pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau ada sekolah negeri yang memungut biaya pada pendaftaran PPDB, sudah termasuk penyimpangan dan diluar ketentuan yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Reni mengatakan, komite sekolah sebagai kepanjangtanganan orangtua siswa dengan pihak sekolah, harusnya bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Namun fakta dilapangan yang ditemukan di beberapa daerah, keberadaan komite sekolah tidak mewakili keinginan orangtua murid.

Contohnya, seperti biaya masuk sekolah yang banyak dikeluhkan oleh para orangtua siswa, padahal banyak juga anggota komite sekolah yang keberatan dan tidak setuju.

“Seharusnya keluhan orangtua siswa didengar oleh komite sekolah dan jangan ada kongkalinkong dengan pihak sekolah. Untuk itu saya menghimbau kepada sekolah negeri khususnya menengah atas yang dibiayai oleh pemerintah, agar mengikuti aturan yang ada,” himbaunya.*

Ukuran Font  
Pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk juga untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Cetak

No Image Gerah Dengan Ulah Korupsi, KRPK Gelar Demonstrasi di BlitarGerah dengan ulah dugaan korupsi akhirnya warga Blitar, jawa Timur mendatangi kantor Kejaksaan negeri Blitar. para penbdemo menuntut agar pihak Kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang ada di Kota Blitar.

No Image Paket Acara Khusus Budaya Jateng Digelar di TMIIPaket Acara Khusus budaya yang di gelar di Taman Mini Indonesia Indah merupakan kegiatan Promosi Seni Budaya, Pariwisata, Investasi serta segala potensi unggulan dari daerah Kabupaten / Kota.

No Image Walikota Semarang Fokuskan Perbaikan Infrastruktur Wilayah PerbatasanTidak hanya pusat kota saja yang menjadi perhatian Pemkot Semarang, tetapi wilayah-wilayah perbatasan juga harus dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan infrastruktur.

No Image Frekuensi Pemakaian Bahasa Jawa Semakin MenurunFrekuensi pemakaian Bahasa Jawa disadari atau tidak kini semakin turun. Salah satu penyebabnya adalah adanya kecenderungan menggunakan Bahasa Indonesia di tingkat keluarga.

Ads