Minggu, 23 November 2014 | 08.41 WIB
Jateng Time

Mahalnya Biaya Masuk Sekolah, Tanggungjawab Kepala Daerah

Herry Febriyanto  |  Kota Sukabumi | Sabtu, 28 Juli 2012 - 19.13 WIB | Dibaca: 267 kali

Maraknya keluhan para orangtua siswa terkait mahalnya biaya masuk sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah, seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah masing-masing.

Bahkan jika ada sekolah negeri yang memungut biaya hingga jutaan rupiah, masyarakat khususnya orangtua siswa bisa melaporkannya ke Ombudsman yang bertugas untuk menyelidiki berbagai keluhan masyarakat.

“Kalau ada sekolah negeri di Kota Sukabumi yang memungut uang hingga jutaan rupiah pada saat penerimaan siswa baru, lapor ke saya langsung atau Ombudsman,” ujar Anggota Komisi X DPR RI DR. Reni Marlinawati saat mengunjungi Sekretariat DPC PPP Kota Sukabumi, dalam agenda safari ramadhan, Sabtu (28/7).

Menurutnya, kontrol dan pengawasan pelaksanaan pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab kepala daerah dan dinas terkait, karena untuk pendidikan sudah di otonomikan. Sehingga kalau ada permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat yang berhak bertanggungjawab adalah kepala daerah.

Dirinyapun menegaskan, bahwa pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau ada sekolah negeri yang memungut biaya pada pendaftaran PPDB, sudah termasuk penyimpangan dan diluar ketentuan yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Reni mengatakan, komite sekolah sebagai kepanjangtanganan orangtua siswa dengan pihak sekolah, harusnya bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Namun fakta dilapangan yang ditemukan di beberapa daerah, keberadaan komite sekolah tidak mewakili keinginan orangtua murid.

Contohnya, seperti biaya masuk sekolah yang banyak dikeluhkan oleh para orangtua siswa, padahal banyak juga anggota komite sekolah yang keberatan dan tidak setuju.

“Seharusnya keluhan orangtua siswa didengar oleh komite sekolah dan jangan ada kongkalinkong dengan pihak sekolah. Untuk itu saya menghimbau kepada sekolah negeri khususnya menengah atas yang dibiayai oleh pemerintah, agar mengikuti aturan yang ada,” himbaunya.*

Ukuran Font  
Pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk juga untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Cetak

No Image Ali Mukhni Ajak Masyarakat Saksikan Sepak Bola HPNLaga final sepakbola Hari Pers Nasional (HPN) Sumbar yang mempertemukan tuan rumah Padang Pariaman Plus (PWI Padang Pariaman dan Padang) melawan tim PWI Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya (SSD) yang sejatinya digelar Sabtu (22/11) ini terpaksa ditunda pada hari yang sama pekan depan (29/11).

No Image Kantor Pelayanan Perizinan Mengurus 126 Jenis IzinKantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman semula hanya mengurus 8 jenis perizinan. ejak tahun 2014 dilimpahkan sebanyak 126 jenis perizinan.

No Image Mukhlis Rahman : Didikan Subuh Bentuk Pendidikan KeagamaanSebanyak 970 santriwan/santriwati utusan dari 97 MDA se Kota Pariaman dan 465 guru dan pengelola MDA,penuhi halaman Balaikota Pariaman pada acara Apel akbar Didikan Subuh se Kota Pariaman Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Minggu (16/11/2014).

No Image Mukhlis Rahman Sosialisasikan SIP Berbasis GeospasialPemko Pariaman secara berkelanjutan terus berusaha membenahi sistem informasi termasuk data tentang kondisi dan aspek tata ruang Kota Pariaman yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu sehingga dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkan informasi tentang Kota Pariaman.

Ads