Kamis, 24 April 2014 | 03.44 WIB
Jateng Time

Mahalnya Biaya Masuk Sekolah, Tanggungjawab Kepala Daerah

Herry Febriyanto  |  Kota Sukabumi | Sabtu, 28 Juli 2012 - 19.13 WIB | Dibaca: 202 kali

Maraknya keluhan para orangtua siswa terkait mahalnya biaya masuk sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah, seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah masing-masing.

Bahkan jika ada sekolah negeri yang memungut biaya hingga jutaan rupiah, masyarakat khususnya orangtua siswa bisa melaporkannya ke Ombudsman yang bertugas untuk menyelidiki berbagai keluhan masyarakat.

“Kalau ada sekolah negeri di Kota Sukabumi yang memungut uang hingga jutaan rupiah pada saat penerimaan siswa baru, lapor ke saya langsung atau Ombudsman,” ujar Anggota Komisi X DPR RI DR. Reni Marlinawati saat mengunjungi Sekretariat DPC PPP Kota Sukabumi, dalam agenda safari ramadhan, Sabtu (28/7).

Menurutnya, kontrol dan pengawasan pelaksanaan pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab kepala daerah dan dinas terkait, karena untuk pendidikan sudah di otonomikan. Sehingga kalau ada permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat yang berhak bertanggungjawab adalah kepala daerah.

Dirinyapun menegaskan, bahwa pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau ada sekolah negeri yang memungut biaya pada pendaftaran PPDB, sudah termasuk penyimpangan dan diluar ketentuan yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Reni mengatakan, komite sekolah sebagai kepanjangtanganan orangtua siswa dengan pihak sekolah, harusnya bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Namun fakta dilapangan yang ditemukan di beberapa daerah, keberadaan komite sekolah tidak mewakili keinginan orangtua murid.

Contohnya, seperti biaya masuk sekolah yang banyak dikeluhkan oleh para orangtua siswa, padahal banyak juga anggota komite sekolah yang keberatan dan tidak setuju.

“Seharusnya keluhan orangtua siswa didengar oleh komite sekolah dan jangan ada kongkalinkong dengan pihak sekolah. Untuk itu saya menghimbau kepada sekolah negeri khususnya menengah atas yang dibiayai oleh pemerintah, agar mengikuti aturan yang ada,” himbaunya.*

Ukuran Font  
Pada masa pendaftaran PPDB di sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya, termasuk juga untuk pengisian formulir, pembayaran LKS atau lainnya, karena sudah dibiayai oleh negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Cetak

No Image Pembuatan Sim Kolektif Prajurit Yonarhanudse-10Untuk menegakkan disiplin dalam berlalu Lintas Satuan Yonarhanudse-10/1/Falatehan Kodam Jaya mengadakan koordinasi dengan Pihak Satpas Polda Metro Jayauntuk membuat SIM secara Kolektif

No Image Alami Gangguan Jiwa, Agus Nekat Gantung DiriAgus Sugianto (30) ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya, dukuh Kedokanjati RT 07 RW 01, desa Serang, kecamatan Petarukan, kabupaten Pemalang.

No Image Pembekalan Tipping Point Leadership Oleh Danrem 051/WKTKomandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Rudianto, memberikan pembekalan kepada Para Dandim, Para Kasi,Para Perwira Staf Korem 051/Wkt, Bertempat ruang data Lt 2 Makrem 051/Wkt

No Image Besok, Tim PGRI Kab Cirebon Bertolak Ke Malang Serahkan Bantuan Korban Gunung KeludKorban erupsi gunung Kelud yang terjadi beberapa waktu lalu ternyata mengugah rasa keprihatinan berbagai pihak tak terkecuali Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Ads