Jumat, 19 September 2014 | 14.46 WIB
Jateng Time
Ambil Ijasah Bayar Rp 400 Ribu

Pungutan Liar Merajalela, Dispora Kab. Demak Tutup Mata

Khamdi  |  Demak | Rabu, 18 Juli 2012 - 14.24 WIB | Dibaca: 807 kali
IMG-908

Dunia pendidikan masih memperlihatkan wajah suram. Akhir dan awal tahun pelajaran selalu diwarnai berbagai pelanggaran terutama menyangkut pungutan. Anehnya, berbagai pungutan yang dapat dikategorikan pungutan liar itu semakin merajalela dan terang-terangan.

Bahkan, berbagai dalih untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara mengaitkan dengan kegiatan akademik, pihak sekolah justru membebankan calon peserta didik maupun peserta didiknya dengan jumlah uang yang tidak sedikit.

Hebatnya lagi, pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah itu dimulai dari jenjang sekolah terendah sampai tertinggi masih terus terjadi. Namun, berbagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab justru terkesan tutup mata.

Berdasarkan penulusuran Jatengtime.com di wilayah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sejumlah sekolah dari jenjang SD hingga SMP Negeri ditemukan berbagai pungutan yang dikaitkan dengan akdemis.
Di SMP Negeri 1 Mranggen, misalnya, berdasarkan data yang berhasil diperoleh Jatengtime.com, sekolah ini membebani siswa kls IX tahun pelajaran 2011/2012 dalam pengambilan ijasah sebesar Rp 400 ribu per siswa.

Berdasarkan pengakuan sejumlah orang tua siswa, uang Rp 400 ribu tersebut di pungut pihak sekolah dengan dalih untuk administrasi sekolah sebesar Rp 200 ribu, sumbangan beli kursi Rp 175 ribu dan uang kenang-kenangan sebesar Rp 25 ribu.

Sedangkan untuk siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 di sekolah ini, juga terjadi pungutan antara Rp 1 hingga 2 Juta. Namun, kepala sekolah SMPN 1 Mranggen, Dr. Rr. Noer Indah Aprianti M.Pd ketika dimintai klarifikasinya soal pungutan tersebut dengan entengnya mengatakan, tidak tahu menahu tentang hal itu.

“Semuanya sudah di musyawarahkan pihak komite sekolah dengan orang tua wali murid” ujarnya Noer Indah seraya mengatakan bahwa Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak juga tidak melarang sekolah untuk menerima sumbangan dari orang tua murid.

Sementara Ketua Komite SMPN 1 Mranggen, H.Abdurohman membenarkan adanya sumbangan para orang tua murid tersebut. Uang yang kami terima akan dipergunakan untuk memperbaiki jalan masuk ke sekolah dan perbaikan aula.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, melalalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sugiarto ketika dimintai pendapatnya oleh jatengtime.com, Selasa (17/07) dikantornya menegaskan,” Apapun alasannya, pihak sekolah tidak boleh melakukan pungutan yang dikaitkan dengan akedemis,” tegas Sugiarto.

“Kami akan klarifikasi informasi itu ke sekolah bersangkutan, jika hal benar terjadi maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolahnya,” papar Sugiarto seraya mengakui di wilayahnya masih ada sekolah-sekolah nakal yang melanggar aturan yang sudah digariskan.**

Ukuran Font  
Pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah itu dimulai dari jenjang sekolah terendah sampai tertinggi masih terus terjadi. Namun, berbagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab justru terkesan tutup mata.
Cetak

No Image Gubernur Dorong Bangun Embung untuk Atasi Kekeringan di SalatigaAir bersih ini merupakan langkah paling cepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan yang dialami warga Desa Kumpulrejo Kota Salatiga.

No Image Jadilah Pemimpin dan Penggerak PerubahanKepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Drs Kunto Nugroho HP MSi mengatakan tujuan dari kegiatan ToT tersebut adalah untuk membangun pola pikir, komitmen bersama, jiwa korsa, integritas, manajemen, implementasi kebijakan, dan budaya baru di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

No Image Kepribadian Berbudaya Dapat Dukung EkonomiMewujudkan kemandirian ekonomi dapat dibangun melalui kepribadian bangsa dalam berbudaya, karena banyak budaya masyarakat yang muaranya terkait pada bidang ekonomi.

No Image Terbilang Buruk Di Masyarakat, Sat Pol PP Perlu NegosiatorSEMARANG – Citra Satuan Pamong Praja (Satpol PP) masih terbilang buruk di masyarakat. Salah satunya diidentikkan dengan kekerasan saat melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL). Imej itu harus dihapus melalui pendekatan humanis kepada warga. “Pendekatan yang lebih manusiawi ini penting. Ilmu itu perlu kita miliki, terutama teman-teman yang bertugas di Satpol PP. Nah kalau sudah dimiliki, [...]

Ads