Jumat, 22 Mei 2015 | 16.59 WIB
Jateng Time
TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN KESEHATAN

Cukup Tunjukan SKTM, Warga Miskin di Jateng Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Semarang | Jumat, 31 Agustus 2012 - 14.30 WIB | Dibaca: 851 kali
IMG-2013
Ilustrasi I Warga tengah berobat di rumah sakit

BAGI warga miskin di Provinsi Jawa Tengah, mungkin ini salah satu kabar gembira. Betapa tidak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Anung Sugihantono menyatakan, tidak akan ada warga miskin di Jawa Tengah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan.

Pernyataan ini terkait pemerintah pemrov jateng telah menambah anggaran perubahan kesehatan sebesar Rp 3 miliar pada anggaran perubahan tahun 2012. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, dia berharap, rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dan menjadi rujukan tidak menolak warga miskin yang ingin berobat.

Dikatakan Anung, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jateng dimaksud adalah, Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Moewardi dei Solo, RSUD margono Purwokerto, RSUD Tugu di Semarang, RSUD Kelet di jepara, ujar Anung yang dirilis warta jateng, (31/08).

Selain itu terang Anung, juga terdapat rumah sakit lain yakni RS Sardjito Yogyakarta yang menjadi rujukan untuk pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu tuturnya seraya mengatakan, penambahan dana sebesar Rp 3 miliar melalui APBD perubahan itu untuk menambah anggaran sebelumnya sebesar Rp 65 miliar yang sudah dialokasikan di seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Dana sebesar itu dipergunakan untuk menanggung biaya kesehatan warga di Jawa Tengah terutama yang dapat menunjukan surat keterangan miskin kepada rumah sakit milik pemerintah provinsi pada saat berobat.

Selain dana tersebut dialokasikan Pemprov jateng, dana jaminan kesehatan juga dialokasikan oleh pemerintah daerah di 35 kab/kota. Pemrov Jateng menanggung 60 persen dari total dana yang dibutuhkan pemerintah kab/kota sedangkan 40 persen lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jateng, Slamet Efendi menuturkan, sat ini dana tambahan itu telah disetujui oleh Dewan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Kemendagri sebelum direalisasikan.

“Kami berharap, warga miskin yang tidak memiliki kartu jamkesda juga mendapat pelayanan , asalkan warga dapat menunjukan surat keterangan miskin karena warga tersebut juga berhak untuk dilayani.**

Editor: Sarbini

Ukuran Font  
Dana sebesar itu dipergunakan untuk menanggung biaya kesehatan warga di Jawa Tengah terutama yang dapat menunjukan surat keterangan miskin kepada rumah sakit milik pemerintah provinsi pada saat berobat.
Cetak

POLRES DEMAK MENGADAKAN LOMBA SISKAMLING POLRES DEMAK MENGADAKAN LOMBA SISKAMLINGDemak,. Lomba ini dimaksutkan untuk menumbuh kembangkan lagi siskamling di desa desa yang sekarang mulai dirasakan berkurang atau dapat dikatakan mulai tidak ada. putaran pertama penilaian oleh tim yang dipimpin AKP Sutomo berlokasi di desa Medini yang mewakili kecamatan Gajah kabupaten Demak pada hari selasa, 19/05/2015. Tim penilai tiba di desa Medini pukul 21.wib disambut [...]

No Image Selama Setahun, LGN-OTA Santuni 854 Anak Asuh-Selama tahun 2014, Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Jepara berhasil memberikan bantuan kepada 854 anak asuh dan 25 siswa terancam putus sekolah.

No Image Mutiara Karangbolong Ditampilkan di TMII – JakartaRatusan pengunjung memadati Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta, Minggu (22/3).

No Image Penurunan Nikah Dini Terganjal UU PernikahanPernikahan dini merupakan salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) di Jawa Tengah

Ads