Senin, 24 November 2014 | 16.04 WIB
Jateng Time
TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN KESEHATAN

Cukup Tunjukan SKTM, Warga Miskin di Jateng Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Semarang | Jumat, 31 Agustus 2012 - 14.30 WIB | Dibaca: 779 kali
IMG-2013
Ilustrasi I Warga tengah berobat di rumah sakit

BAGI warga miskin di Provinsi Jawa Tengah, mungkin ini salah satu kabar gembira. Betapa tidak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Anung Sugihantono menyatakan, tidak akan ada warga miskin di Jawa Tengah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan.

Pernyataan ini terkait pemerintah pemrov jateng telah menambah anggaran perubahan kesehatan sebesar Rp 3 miliar pada anggaran perubahan tahun 2012. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, dia berharap, rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dan menjadi rujukan tidak menolak warga miskin yang ingin berobat.

Dikatakan Anung, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jateng dimaksud adalah, Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Moewardi dei Solo, RSUD margono Purwokerto, RSUD Tugu di Semarang, RSUD Kelet di jepara, ujar Anung yang dirilis warta jateng, (31/08).

Selain itu terang Anung, juga terdapat rumah sakit lain yakni RS Sardjito Yogyakarta yang menjadi rujukan untuk pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu tuturnya seraya mengatakan, penambahan dana sebesar Rp 3 miliar melalui APBD perubahan itu untuk menambah anggaran sebelumnya sebesar Rp 65 miliar yang sudah dialokasikan di seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Dana sebesar itu dipergunakan untuk menanggung biaya kesehatan warga di Jawa Tengah terutama yang dapat menunjukan surat keterangan miskin kepada rumah sakit milik pemerintah provinsi pada saat berobat.

Selain dana tersebut dialokasikan Pemprov jateng, dana jaminan kesehatan juga dialokasikan oleh pemerintah daerah di 35 kab/kota. Pemrov Jateng menanggung 60 persen dari total dana yang dibutuhkan pemerintah kab/kota sedangkan 40 persen lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jateng, Slamet Efendi menuturkan, sat ini dana tambahan itu telah disetujui oleh Dewan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Kemendagri sebelum direalisasikan.

“Kami berharap, warga miskin yang tidak memiliki kartu jamkesda juga mendapat pelayanan , asalkan warga dapat menunjukan surat keterangan miskin karena warga tersebut juga berhak untuk dilayani.**

Editor: Sarbini

Ukuran Font  
Dana sebesar itu dipergunakan untuk menanggung biaya kesehatan warga di Jawa Tengah terutama yang dapat menunjukan surat keterangan miskin kepada rumah sakit milik pemerintah provinsi pada saat berobat.
Cetak

No Image Ali Mukhni Ajak Masyarakat Saksikan Sepak Bola HPNLaga final sepakbola Hari Pers Nasional (HPN) Sumbar yang mempertemukan tuan rumah Padang Pariaman Plus (PWI Padang Pariaman dan Padang) melawan tim PWI Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya (SSD) yang sejatinya digelar Sabtu (22/11) ini terpaksa ditunda pada hari yang sama pekan depan (29/11).

No Image Kantor Pelayanan Perizinan Mengurus 126 Jenis IzinKantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman semula hanya mengurus 8 jenis perizinan. ejak tahun 2014 dilimpahkan sebanyak 126 jenis perizinan.

No Image Mukhlis Rahman : Didikan Subuh Bentuk Pendidikan KeagamaanSebanyak 970 santriwan/santriwati utusan dari 97 MDA se Kota Pariaman dan 465 guru dan pengelola MDA,penuhi halaman Balaikota Pariaman pada acara Apel akbar Didikan Subuh se Kota Pariaman Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Minggu (16/11/2014).

No Image Mukhlis Rahman Sosialisasikan SIP Berbasis GeospasialPemko Pariaman secara berkelanjutan terus berusaha membenahi sistem informasi termasuk data tentang kondisi dan aspek tata ruang Kota Pariaman yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu sehingga dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkan informasi tentang Kota Pariaman.

Ads