Sabtu, 20 September 2014 | 00.48 WIB
Jateng Time
TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN KESEHATAN

Cukup Tunjukan SKTM, Warga Miskin di Jateng Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Semarang | Jumat, 31 Agustus 2012 - 14.30 WIB | Dibaca: 730 kali
IMG-2013
Ilustrasi I Warga tengah berobat di rumah sakit

BAGI warga miskin di Provinsi Jawa Tengah, mungkin ini salah satu kabar gembira. Betapa tidak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Anung Sugihantono menyatakan, tidak akan ada warga miskin di Jawa Tengah yang tidak mendapat pelayanan kesehatan.

Pernyataan ini terkait pemerintah pemrov jateng telah menambah anggaran perubahan kesehatan sebesar Rp 3 miliar pada anggaran perubahan tahun 2012. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, dia berharap, rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dan menjadi rujukan tidak menolak warga miskin yang ingin berobat.

Dikatakan Anung, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jateng dimaksud adalah, Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Moewardi dei Solo, RSUD margono Purwokerto, RSUD Tugu di Semarang, RSUD Kelet di jepara, ujar Anung yang dirilis warta jateng, (31/08).

Selain itu terang Anung, juga terdapat rumah sakit lain yakni RS Sardjito Yogyakarta yang menjadi rujukan untuk pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu tuturnya seraya mengatakan, penambahan dana sebesar Rp 3 miliar melalui APBD perubahan itu untuk menambah anggaran sebelumnya sebesar Rp 65 miliar yang sudah dialokasikan di seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Dana sebesar itu dipergunakan untuk menanggung biaya kesehatan warga di Jawa Tengah terutama yang dapat menunjukan surat keterangan miskin kepada rumah sakit milik pemerintah provinsi pada saat berobat.

Selain dana tersebut dialokasikan Pemprov jateng, dana jaminan kesehatan juga dialokasikan oleh pemerintah daerah di 35 kab/kota. Pemrov Jateng menanggung 60 persen dari total dana yang dibutuhkan pemerintah kab/kota sedangkan 40 persen lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jateng, Slamet Efendi menuturkan, sat ini dana tambahan itu telah disetujui oleh Dewan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Kemendagri sebelum direalisasikan.

“Kami berharap, warga miskin yang tidak memiliki kartu jamkesda juga mendapat pelayanan , asalkan warga dapat menunjukan surat keterangan miskin karena warga tersebut juga berhak untuk dilayani.**

Editor: Sarbini

Ukuran Font  
Dana sebesar itu dipergunakan untuk menanggung biaya kesehatan warga di Jawa Tengah terutama yang dapat menunjukan surat keterangan miskin kepada rumah sakit milik pemerintah provinsi pada saat berobat.
Cetak

No Image Gubernur Dorong Bangun Embung untuk Atasi Kekeringan di SalatigaAir bersih ini merupakan langkah paling cepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan yang dialami warga Desa Kumpulrejo Kota Salatiga.

No Image Jadilah Pemimpin dan Penggerak PerubahanKepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Drs Kunto Nugroho HP MSi mengatakan tujuan dari kegiatan ToT tersebut adalah untuk membangun pola pikir, komitmen bersama, jiwa korsa, integritas, manajemen, implementasi kebijakan, dan budaya baru di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

No Image Kepribadian Berbudaya Dapat Dukung EkonomiMewujudkan kemandirian ekonomi dapat dibangun melalui kepribadian bangsa dalam berbudaya, karena banyak budaya masyarakat yang muaranya terkait pada bidang ekonomi.

No Image Terbilang Buruk Di Masyarakat, Sat Pol PP Perlu NegosiatorSEMARANG – Citra Satuan Pamong Praja (Satpol PP) masih terbilang buruk di masyarakat. Salah satunya diidentikkan dengan kekerasan saat melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL). Imej itu harus dihapus melalui pendekatan humanis kepada warga. “Pendekatan yang lebih manusiawi ini penting. Ilmu itu perlu kita miliki, terutama teman-teman yang bertugas di Satpol PP. Nah kalau sudah dimiliki, [...]

Ads