Kamis, 27 November 2014 | 22.40 WIB
Jateng Time

Kasus Dugaan Korupsi,14 Oknum Kepala UPPK se Kab Pemalang Dipenjara

Bambang Purwanto  |  pemalang | Rabu, 25 September 2013 - 23.26 WIB | Dibaca: 3.188 kali
IMG-15344
ilustrasi. (insert : Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pemalang, Marvelous, SH.)

PEMALANG, JT – Pengusutan temuan kasus dugaan korupsi penggunaan dana Block Grant tahun 2012 senilai Rp 2,3 milyar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang oleh Kejaksaan Negeri Pemalang berangsur menemukan titik terang.

Sejumlah 14 orang Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan (UPPK) se Kabupaten Pemalang telah diperiksa oleh pihak penyidik dari kejaksaan dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Dalam pemeriksaan itu, terbukti adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungutan pada anggaran dana Block Grant yang diberikan pada sekolah penerima program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, Drs. H. Maryoto, M.Pd, yang ketika dikonfirmasi tidak berada di kantornya, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, Drs. Sya’bani mengatakan, pihaknya turut prihatin atas apa yang terjadi. Jadikan pembelajaran bagi yang lain untuk kedepannya lebih berhati hati dalam bekerja, sehingga tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa.

“Kami turut prihatin dan menghimbau kepada siapa saja untuk bekerja lebih berhati hati sehingga tidak akan terjadi masalah,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Bambang Supriyambodo, SH melalui Kasi Pidsus Marvelous, SH, saat dikonfirmasi dikantornya, Rabu (25/09) menuturkan, keterbatasan personil dan proses penyidikan yang memakan waktu cukup lama, tidak menjadi penghalang bagi berlanjutnya penyelesaian kasus tipikor tersebut. Terbukti, pihak Kejaksaan Negeri Pemalang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi penggunaan dana Block Grant tahun 2012 senilai Rp 2,3 milyar dengan melimpahkan berkas dari 14 oknum tersebut dengan barang bukti berupa uang cash yang diduga hasil dari pungutan, satu unit mobil beserta barang bukti lainnya yang telah disita dan diamankan.

“Kami bekerja maksimal dan profesional dalam menangani setiap kasus meski masih terbatas dengan jumlah personil,” ungkapnya.

Ke 14 oknum tersebut, lanjutnya, akan dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang – undang Tipikor juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun. Berkas perkara sendiri, di split menjadi 4 bagian. Untuk berkas 1 terdiri dari 7 orang yakni, ‘SD’ dari UUPK Belik, ‘SS’ dari UUPK Warungpring, ‘SHY’ dari UUPK Pulosari, ‘CPT’ dari UUPK Watukumpul, ‘TR’ dari UUPK Moga, ‘SRY’ dari UUPK Bantarbolang, dan ‘IT’ dari UUPK Randudongkal. Sedangkan untuk berkas ke 2, terdiri dari 4 orang yakni, ‘MG’ dari UUPK Ampelgading, ‘IM’ dari UUPK Ulujami, ‘SN’ dari UUPK Comal, dan ‘AS’ dari UUPK Bodeh. Berkas ke 3 sendiri, terdiri dari 2 orang, yakni, ‘SY’ dari UUPK Petarukan dan ‘CSD’ dari UUPK Pemalang. Dan berkas ke 4 yakni ‘SM’ dari UUPK Taman.

“Pasal yang dikenakan yakni, pasal 2 dan 3 Undang – undang tipikor juncto pasal 55 KUHP,” tandasnya.**

Ukuran Font  
Sejumlah 14 orang Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan (UPPK) se Kabupaten Pemalang telah diperiksa oleh pihak penyidik dari kejaksaan dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
Cetak

No Image Profesi Guru Adalah KehormatanMemilih profesi sebagai seorang guru bukanlah pengorbanan. Menjadi guru adalah kehormatan. Ibu dan bapak guru telah memilih jalan terhormat dengan hadir bersama para pemilik masa depan Indonesia.

No Image UMK Karawang Tertinggi di Jawa BaratTuntutan sejumlah pekerja di Kabupaten Karawang agar upahnya dinaikan di tahun 2015 akhirnya dikabulkan. Melalui negosiasi yang alot UMK Karawang ditetapkan pada angka Rp, 2.957.450,-.

No Image Armen : Masyarakat Harus Mengenal Adat Istiadat DaerahnyaSekretaris Daerah Kota Pariaman, Armen, menghimbau Masyarakat untuk memahami budaya dan adat istriadat sendiri.

No Image Bupati Ali Mukhni Serahkan Aset ke Kota PariamanDua Kepala Daerah duduk Semeja antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman menjadi contoh terbaik dalam serah terima aset daerah.

Ads