Kamis, 18 Desember 2014 | 07.42 WIB
Jateng Time

Gamawan: Remunerasi Kemendagri dan 9 K/L Tahun Ini, Pemerintah Daerah Tahun Depan

Jakarta | Selasa, 27 Agustus 2013 - 11.02 WIB | Dibaca: 653 kali
IMG-14575
Gamawan Fauzi

JAKARTA – Sepuluh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) mulai tahun ini dikabarkan akan memperoleh remunerasi atau tunjangan kinerja. Sementara tunjangan kinerja atau remunerasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah akan diberikan tahun depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati dan Walikota serta Wakil Bupati dan Wakil Walikota, di Gedung Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/8) mengakui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan satu di antara 10 K/L yang akan memperoleh remunerasi tahun ini.

Ia menegaskan, dengan adanya remunerasi itu maka akan ada perubahan cukup besar dalam pembiayaan belanja PNS di Kemendagri. “Kalau remunerasi ini dinaikkan, maka semua honor PNS di Kemendagri, seperti honor kepanitiaan akan ditiadakan. Yang diberlakukan adalah single salary (gaji tunggal),” kata Mendagri.

Hal yang sama juga berlaku di daerah, jika tahun depan diberlakukan remunerasi, maka sistem single salary akan diberlakukan, dan semua honor di daerah akan dihapuskan.

“Mudah-mudahan sistem single salary tersebut dapat mendorong penghematan biaya belanja aparatur, terutama di tingkat daerah,” harap Gamawan.

Mendagri menyesalkan sejumlah daerah yang masih mengalokasikan anggaran belanja lebih besar untuk belanja pegawai, yakni mencapai 60 persen. Sedangkan untuk pelayanan publik hanya 24 persen, dan 16 persen untuk belanja modal.

“Saya meminta pengangkatan pegawai honorer harus diefisienkan. Jangan terlalu boros semua dana untuk belanja aparatur,” tegas mantan gubernur Sumatera Barat ini.

Mendagri Gamawan Fauzi juga mengkritik pengangkatan pegawai honorer di sejumlah daerah, yang lebih untuk kepentingan para bupati dan walikota, karena mereka dianggap telah berjasa dalam pemenangan bupati/walikota di pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya menemukan ada kepala daerah yang memberhentikan kepala dinas-dinasnya, dan mengangkat kepala dinas yang baru. Pemberhentian itu karena kepala dinas sebelumnya tidak mendukungnya kepala daerah yang bersangkutan di pilkada,” ujar Gamawan.

Acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati/Walikota serta Wakil Bupati /Wakil Walikota itu dihadiri oleh 33 kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota.**

Sumber: Setkab.go.id/ES

Ukuran Font  
Sepuluh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) mulai tahun ini dikabarkan akan memperoleh remunerasi atau tunjangan kinerja. Sementara tunjangan kinerja atau remunerasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah akan diberikan tahun depan.
Cetak

No Image Mardison Mahyuddin Akan Panggil Wako PariamanKetua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, MM, mengatakan, akan memanggil Walikota Pariaman, Drs. Mukhlis Rahman, MM, sekaitan dengan membawa sebagian wartawan pergi jalan-jalan ke luar daerah, dengan memakai dana APBD Kota Pariaman.

No Image Genius Umar : PNS Wajib Tahu Tupoksi KerjaPimpinan SKPD, Camat dan Kepala bagian di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman diberi sosialisasi penyuluhan hukum dengan tema Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan prevektif.

No Image Pariaman Tengah Juara Umum MTQ ke VI Kota PariamanMusabaqoh Tilawatil Qur an (MTQ) ke-VI Tingkat Kota Pariaman yang diadakan di Kecamatan Pariaman Selatan ditutup Sekdako Armen, ditandai Pemukulan Beduk di Halaman Kantor Camat Pariaman Selatan, Jum at (05/12/2014) malam.

No Image Kemendagri Poros Pemerintahan Secara Nasional dan DaerahMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahyo Kumolo, saat memimpin apel bersama di halaman Kantor Bupati Semarang 3 Desember 2014 lalu, menyampaikan bahwa kebijakan yang diambilnya di lingkungan jajaran Kemendagri, yakni setiap hari Senin, diminta kepada seluruh staf, untuk apel pagi jam 08.00.

Ads