Sabtu, 4 Juli 2015 | 20.38 WIB
Jateng Time

Per 1 Juli, Omset Usaha di Bawah Rp 4,8 Miliar Dikenakan Pajak 1%

Jakarta | Selasa, 2 Juli 2013 - 07.50 WIB | Dibaca: 384 kali
IMG-13167
Grosir Tanah Abang (Ilustrasi).

JAKARTA – Guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Juni 2013.

Disebutkan dalam PP itu, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi criteria: 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

“Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 1% (satu persen), didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan,” bunyi Pasal 3 Ayat (1,2) PP tersebut.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, maka Wajib Pajak tetap dikenai tariff Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

“Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan,” tegas Pasal 3 Ayat (4) PP No. 46/2013 itu.

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan itu tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pedagang Kaki Lima Tidak Dikenakan

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dari peredaran bruto usaha dengan batasan Rp 4,8 miliar ini, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: a.menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap; dan b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan (atau yang lebih dikenal dengan pedagang kaki lima, red).

Adapun Wajib Pajak badan yang tidak termasuk dalam ketentuan ini, sesuai Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 itu adalah: a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; dan b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013,” tegas Pasal 11 PP tersebut.

Sumber: setkab.go.id/Pusdatin/ES

Ukuran Font  
Guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, per 1 Juli 2013, omset usaha di bawah Rp 4,8 Miliar dikenakan pajak 1%.
Cetak

POLRES DEMAK MENGADAKAN LOMBA SISKAMLING POLRES DEMAK MENGADAKAN LOMBA SISKAMLINGDemak,. Lomba ini dimaksutkan untuk menumbuh kembangkan lagi siskamling di desa desa yang sekarang mulai dirasakan berkurang atau dapat dikatakan mulai tidak ada. putaran pertama penilaian oleh tim yang dipimpin AKP Sutomo berlokasi di desa Medini yang mewakili kecamatan Gajah kabupaten Demak pada hari selasa, 19/05/2015. Tim penilai tiba di desa Medini pukul 21.wib disambut [...]

No Image Selama Setahun, LGN-OTA Santuni 854 Anak Asuh-Selama tahun 2014, Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Jepara berhasil memberikan bantuan kepada 854 anak asuh dan 25 siswa terancam putus sekolah.

No Image Mutiara Karangbolong Ditampilkan di TMII – JakartaRatusan pengunjung memadati Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta, Minggu (22/3).

No Image Penurunan Nikah Dini Terganjal UU PernikahanPernikahan dini merupakan salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) di Jawa Tengah

Ads