Kamis, 18 Desember 2014 | 04.25 WIB
Jateng Time
Pemerintahan

Pemerintah Siap bertemu DPR RI Bahas RUU ASN

-  |  Jakarta | Sabtu, 2 Maret 2013 - 16.43 WIB | Dibaca: 536 kali
IMG-9646
ilustrasi PNS.net

PEMERINTAH siap bertemu dengan DPR-RI guna melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau pembahasan bisa dilaksanakan dalam masa sidang pertama, sehingga pada bulan April 2013 dapat disahkan,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, kemarin.

Menurut Wamen PAN-RB, saat ini pembahasan di tingkat pemerintah sudah selesai, setelah dilakukan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kemenetrian Keuangan terhadap beberapa pasal.

Kalau UU ASN sudah disahkan, nantinya penempatan kepala dinas atau pejabat eselon I dan II di suatu provinsi/ kabupaten/kota tidak bisa lagi berdasarkan like and dislike. Kalau hal itu masih dilakukan, Presiden melalui Menteri PAN-RB bisa membatalkan.

“Penempatan dalam jabatan harus dilakukan secara terbuka, dan diawasi oleh Tim Independen dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Eko Prasojo. Ia menjelaskan tugas KASN adalah menjamin merit sistem berbasis kompetensi dan kinerja, secara akuntabel bisa dilaksanakan.

Kalau Kepala Daerah tidak mau mengulang, lanjut Eko Prasojo, Kementerian PAN-RB bisa menolak pemberian formasi tambahan Calon Peganawai Negeri Sipil (CPNS) kepada daerah dimaksud. “Tindakan Menteri PAN-RB untuk tidak memberikan formasi ini sebenarnya sudah berjalan, dalam dua tahun terakhir,” ungkap Wamen PAN-RB.

Wamen PAN-RB menegaskan, transparansi dalam rekrutmen pejabat dengan ancaman penolakan pemberian formasi tambahan CPNS itu merupakan rangkaian dari kebijakan penghentian sementara penerimaan CPNS atau yang dikenal dengan moratorium.

“Tak ada analisis jabatan (Anjab), tak ada perencanaan (proyeksi) kebutuhan pegawai 5 tahun, tak ada evaluasi beban kerja, belanja aparatur di atas 50%. dari APBD, maka tak akan diberikan formasi,” tegas Eko Prasojo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada tahun anggaran 2012, Menteri PAN-RB mengalokasikan anggaran untuk formasi 60 ribu CPNS. Namun yang terisi melalui jalur pelamar umum hanya 9.500 orang.

“Selama ini daerah tak siap melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara benar. Umumnya formasi lebih berorientasi pada anggaran, bukan kebutuhan riil,” tukas Eko Prasojo.*

Sumber : www.setkab.go.id/HUMAS MENPAN-RB-ES

Editor : HFO

Ukuran Font  
Saat ini pembahasan di tingkat pemerintah sudah selesai, setelah dilakukan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kemenetrian Keuangan terhadap beberapa pasal.
Cetak

No Image Mardison Mahyuddin Akan Panggil Wako PariamanKetua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, MM, mengatakan, akan memanggil Walikota Pariaman, Drs. Mukhlis Rahman, MM, sekaitan dengan membawa sebagian wartawan pergi jalan-jalan ke luar daerah, dengan memakai dana APBD Kota Pariaman.

No Image Genius Umar : PNS Wajib Tahu Tupoksi KerjaPimpinan SKPD, Camat dan Kepala bagian di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman diberi sosialisasi penyuluhan hukum dengan tema Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan prevektif.

No Image Pariaman Tengah Juara Umum MTQ ke VI Kota PariamanMusabaqoh Tilawatil Qur an (MTQ) ke-VI Tingkat Kota Pariaman yang diadakan di Kecamatan Pariaman Selatan ditutup Sekdako Armen, ditandai Pemukulan Beduk di Halaman Kantor Camat Pariaman Selatan, Jum at (05/12/2014) malam.

No Image Kemendagri Poros Pemerintahan Secara Nasional dan DaerahMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahyo Kumolo, saat memimpin apel bersama di halaman Kantor Bupati Semarang 3 Desember 2014 lalu, menyampaikan bahwa kebijakan yang diambilnya di lingkungan jajaran Kemendagri, yakni setiap hari Senin, diminta kepada seluruh staf, untuk apel pagi jam 08.00.

Ads