Rabu, 20 Agustus 2014 | 23.30 WIB
Jateng Time

Wako Pariaman: Pemasangan Baliho/Spanduk Harus Miliki Izin

Amirudin  |  Kota Pariaman | Selasa, 26 Maret 2013 - 06.40 WIB | Dibaca: 462 kali
IMG-10310
Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman.

KOTA PARIAMAN, JT – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.

Hal itu disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis. R pada saat serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Pariaman, di ruang rapat Walikota Pariaman, Senin (25/3/2013).

“Banyak baliho dan spanduk yang dipasang sembarangan tidak sesuai dengan ketentuan, akibatnya Kota kelihatan semberaut. Tidak sesuai ketentuan harus kita tertibkan” ujar Mukhlis. R.
Apalagi saat ini, dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2013-2018 dan juga pemilihan legislatif tahun 2014. Banyak baliho para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dan calon legislatif betebaran dipasang di tempat-tempat strategis di Kota Pariaman.

Menurut Mukhlis. R, itu sah-sah saja para bakal calon ataupun calon legislatif melakukan sosialisasi melalui baliho dan spanduk. Namun hal itu, harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Jangan sampai baliho ataupun spanduk yang dipasang merusak keindahan Kota Pariaman dan mengganggu ketertiban umum.

“Untuk itu, yang ingin memasang baliho ataupun spanduk harus mengajukan izin Pemko Pariaman melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman” kata Mukhlis. R.

Walikota meminta, terkait dengan baliho dan spanduk bakal calon Walikota dan Wakil Walikota serta calon legislatif. Panwaslu harus turut mengawasinya, karena hal ini termasuk wewenang Panwaslu.

Dijelaskannya, baliho termasuk reklame atau media promosi, sehingga pemasangan atribut kampanye seharusnya sesuai dengan peraturan sekaligus tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PU-RI Nomor:20/PRT/MI/2010 yakni tidak menganggu keamanan dan keseamatan pengguna jalan, tidak menganggu pendangan bebas pengemudi dan Konsentrasi pengemudi, tidak menganggu fungsi dan konstuksi jaan serta bangunan peengkapnya serta tidak menganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas.

“Sejauh ini baru ada satu Partai yang telah mengajukan izin kepada Pemko Pariaman dalam pemasangan baliho yaitu Partai Nasdem” tutur Mukhlis. ***

Ukuran Font  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.
Cetak

No Image Wagub Jateng: Jangan Berkarya Hanya Untuk Diri SendiriTiga aspek ini harus kita dorong terus menerus agar bisa memaknai kemerdekaan Indonesia dengan benar dan baik.

No Image Bupati Semarang Sidak Uji Fisik Ranmor AngkutanGuna mengetahui dan mencegah kemungkinan praktik pungutan liar (pungli), Bupati Semarang H Mundjirin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat uji fisik (kir).

No Image Kodam Jaya Gelar Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke 69Upacara ini, juga sebagai bentuk penghormatan sekaligus penghargaan kita kepada para pahlawan, pejuang dan pendiri Republik Indonesia yang telah memberikan segalanya bagi nusa dan bangsa “.

No Image Kodam Jaya Lakukan Pergeseran PejabatHanya karena limpahan kasih dan karunia-Nya, hari ini kita masih dapat melanjutkan rangkaian kegiatan sertijab para pejabat dengan melaksanakan acara Ramah Tamah, dalam suasana kebersamaan dan penuh kebahagiaan.

Ads