Minggu, 24 Mei 2015 | 14.03 WIB
Jateng Time

Wako Pariaman: Pemasangan Baliho/Spanduk Harus Miliki Izin

Amirudin  |  Kota Pariaman | Selasa, 26 Maret 2013 - 06.40 WIB | Dibaca: 637 kali
IMG-10310
Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman.

KOTA PARIAMAN, JT – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.

Hal itu disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis. R pada saat serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Pariaman, di ruang rapat Walikota Pariaman, Senin (25/3/2013).

“Banyak baliho dan spanduk yang dipasang sembarangan tidak sesuai dengan ketentuan, akibatnya Kota kelihatan semberaut. Tidak sesuai ketentuan harus kita tertibkan” ujar Mukhlis. R.
Apalagi saat ini, dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2013-2018 dan juga pemilihan legislatif tahun 2014. Banyak baliho para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dan calon legislatif betebaran dipasang di tempat-tempat strategis di Kota Pariaman.

Menurut Mukhlis. R, itu sah-sah saja para bakal calon ataupun calon legislatif melakukan sosialisasi melalui baliho dan spanduk. Namun hal itu, harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Jangan sampai baliho ataupun spanduk yang dipasang merusak keindahan Kota Pariaman dan mengganggu ketertiban umum.

“Untuk itu, yang ingin memasang baliho ataupun spanduk harus mengajukan izin Pemko Pariaman melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman” kata Mukhlis. R.

Walikota meminta, terkait dengan baliho dan spanduk bakal calon Walikota dan Wakil Walikota serta calon legislatif. Panwaslu harus turut mengawasinya, karena hal ini termasuk wewenang Panwaslu.

Dijelaskannya, baliho termasuk reklame atau media promosi, sehingga pemasangan atribut kampanye seharusnya sesuai dengan peraturan sekaligus tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PU-RI Nomor:20/PRT/MI/2010 yakni tidak menganggu keamanan dan keseamatan pengguna jalan, tidak menganggu pendangan bebas pengemudi dan Konsentrasi pengemudi, tidak menganggu fungsi dan konstuksi jaan serta bangunan peengkapnya serta tidak menganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas.

“Sejauh ini baru ada satu Partai yang telah mengajukan izin kepada Pemko Pariaman dalam pemasangan baliho yaitu Partai Nasdem” tutur Mukhlis. ***

Ukuran Font  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.
Cetak

POLRES DEMAK MENGADAKAN LOMBA SISKAMLING POLRES DEMAK MENGADAKAN LOMBA SISKAMLINGDemak,. Lomba ini dimaksutkan untuk menumbuh kembangkan lagi siskamling di desa desa yang sekarang mulai dirasakan berkurang atau dapat dikatakan mulai tidak ada. putaran pertama penilaian oleh tim yang dipimpin AKP Sutomo berlokasi di desa Medini yang mewakili kecamatan Gajah kabupaten Demak pada hari selasa, 19/05/2015. Tim penilai tiba di desa Medini pukul 21.wib disambut [...]

No Image Selama Setahun, LGN-OTA Santuni 854 Anak Asuh-Selama tahun 2014, Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Jepara berhasil memberikan bantuan kepada 854 anak asuh dan 25 siswa terancam putus sekolah.

No Image Mutiara Karangbolong Ditampilkan di TMII – JakartaRatusan pengunjung memadati Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta, Minggu (22/3).

No Image Penurunan Nikah Dini Terganjal UU PernikahanPernikahan dini merupakan salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) di Jawa Tengah

Ads