Kamis, 30 Oktober 2014 | 22.08 WIB
Jateng Time

Wako Pariaman: Pemasangan Baliho/Spanduk Harus Miliki Izin

Amirudin  |  Kota Pariaman | Selasa, 26 Maret 2013 - 06.40 WIB | Dibaca: 508 kali
IMG-10310
Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman.

KOTA PARIAMAN, JT – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.

Hal itu disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis. R pada saat serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Pariaman, di ruang rapat Walikota Pariaman, Senin (25/3/2013).

“Banyak baliho dan spanduk yang dipasang sembarangan tidak sesuai dengan ketentuan, akibatnya Kota kelihatan semberaut. Tidak sesuai ketentuan harus kita tertibkan” ujar Mukhlis. R.
Apalagi saat ini, dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2013-2018 dan juga pemilihan legislatif tahun 2014. Banyak baliho para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dan calon legislatif betebaran dipasang di tempat-tempat strategis di Kota Pariaman.

Menurut Mukhlis. R, itu sah-sah saja para bakal calon ataupun calon legislatif melakukan sosialisasi melalui baliho dan spanduk. Namun hal itu, harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Jangan sampai baliho ataupun spanduk yang dipasang merusak keindahan Kota Pariaman dan mengganggu ketertiban umum.

“Untuk itu, yang ingin memasang baliho ataupun spanduk harus mengajukan izin Pemko Pariaman melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman” kata Mukhlis. R.

Walikota meminta, terkait dengan baliho dan spanduk bakal calon Walikota dan Wakil Walikota serta calon legislatif. Panwaslu harus turut mengawasinya, karena hal ini termasuk wewenang Panwaslu.

Dijelaskannya, baliho termasuk reklame atau media promosi, sehingga pemasangan atribut kampanye seharusnya sesuai dengan peraturan sekaligus tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PU-RI Nomor:20/PRT/MI/2010 yakni tidak menganggu keamanan dan keseamatan pengguna jalan, tidak menganggu pendangan bebas pengemudi dan Konsentrasi pengemudi, tidak menganggu fungsi dan konstuksi jaan serta bangunan peengkapnya serta tidak menganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas.

“Sejauh ini baru ada satu Partai yang telah mengajukan izin kepada Pemko Pariaman dalam pemasangan baliho yaitu Partai Nasdem” tutur Mukhlis. ***

Ukuran Font  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.
Cetak

No Image Ruas Jalan Pasar Muara Delang, Merangin, Jambi Memprihatinkan!Sejumlah ruas jalan yang berada di wilayah itu kini kondisinya sangat memprihatinkan akibat sering dilalui truk pembawa buah sawitoleh anak perusahaan khusus PT. Astra Agro Lestari yaitu PT SAL-1.

No Image Mukhlis Rahaman : Tugas dan Tanggung Jawab Kades Makin BeratWalikota Pariaman Mukhlis Rahman membuka Rapat koordinasi Pemerintah Kota bersama Kepala Desa dan Lurah se Kota Pariaman di Aula Balaikota, Rabu (29/10/2014).

No Image Walikota Pariaman Mukhlis Rahman Sampaikan Nota PenjelasanWalikota Pariaman Mukhlis Rahman menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015, di Ruang sidang DPRD Kota Pariaman, Senin (27/10/2014).

No Image Kota Pariaman Telah Punya HomestayKota Pariaman kini telah punya 20 Homestay dan sudah mulai dioperasikan. Homestay tersebut mempunyai 40 kamar, siap untuk menampung wisatawan yang akan menginap di Kota Pariaman.

Ads