Kamis, 24 April 2014 | 05.05 WIB
Jateng Time

Wako Pariaman: Pemasangan Baliho/Spanduk Harus Miliki Izin

Amirudin  |  Kota Pariaman | Selasa, 26 Maret 2013 - 06.40 WIB | Dibaca: 386 kali
IMG-10310
Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman.

KOTA PARIAMAN, JT – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.

Hal itu disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis. R pada saat serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Pariaman, di ruang rapat Walikota Pariaman, Senin (25/3/2013).

“Banyak baliho dan spanduk yang dipasang sembarangan tidak sesuai dengan ketentuan, akibatnya Kota kelihatan semberaut. Tidak sesuai ketentuan harus kita tertibkan” ujar Mukhlis. R.
Apalagi saat ini, dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2013-2018 dan juga pemilihan legislatif tahun 2014. Banyak baliho para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dan calon legislatif betebaran dipasang di tempat-tempat strategis di Kota Pariaman.

Menurut Mukhlis. R, itu sah-sah saja para bakal calon ataupun calon legislatif melakukan sosialisasi melalui baliho dan spanduk. Namun hal itu, harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Jangan sampai baliho ataupun spanduk yang dipasang merusak keindahan Kota Pariaman dan mengganggu ketertiban umum.

“Untuk itu, yang ingin memasang baliho ataupun spanduk harus mengajukan izin Pemko Pariaman melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman” kata Mukhlis. R.

Walikota meminta, terkait dengan baliho dan spanduk bakal calon Walikota dan Wakil Walikota serta calon legislatif. Panwaslu harus turut mengawasinya, karena hal ini termasuk wewenang Panwaslu.

Dijelaskannya, baliho termasuk reklame atau media promosi, sehingga pemasangan atribut kampanye seharusnya sesuai dengan peraturan sekaligus tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PU-RI Nomor:20/PRT/MI/2010 yakni tidak menganggu keamanan dan keseamatan pengguna jalan, tidak menganggu pendangan bebas pengemudi dan Konsentrasi pengemudi, tidak menganggu fungsi dan konstuksi jaan serta bangunan peengkapnya serta tidak menganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas.

“Sejauh ini baru ada satu Partai yang telah mengajukan izin kepada Pemko Pariaman dalam pemasangan baliho yaitu Partai Nasdem” tutur Mukhlis. ***

Ukuran Font  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pemerintah Kota Pariaman akan menertibkan baliho dan spanduk yang tidak mempunyai izin dan yang dipasang dilokasi terlarang.
Cetak

No Image Pembuatan Sim Kolektif Prajurit Yonarhanudse-10Untuk menegakkan disiplin dalam berlalu Lintas Satuan Yonarhanudse-10/1/Falatehan Kodam Jaya mengadakan koordinasi dengan Pihak Satpas Polda Metro Jayauntuk membuat SIM secara Kolektif

No Image Alami Gangguan Jiwa, Agus Nekat Gantung DiriAgus Sugianto (30) ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya, dukuh Kedokanjati RT 07 RW 01, desa Serang, kecamatan Petarukan, kabupaten Pemalang.

No Image Pembekalan Tipping Point Leadership Oleh Danrem 051/WKTKomandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Rudianto, memberikan pembekalan kepada Para Dandim, Para Kasi,Para Perwira Staf Korem 051/Wkt, Bertempat ruang data Lt 2 Makrem 051/Wkt

No Image Besok, Tim PGRI Kab Cirebon Bertolak Ke Malang Serahkan Bantuan Korban Gunung KeludKorban erupsi gunung Kelud yang terjadi beberapa waktu lalu ternyata mengugah rasa keprihatinan berbagai pihak tak terkecuali Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Ads