Senin, 22 September 2014 | 23.12 WIB
Jateng Time
Pemerintahan

Masyarakat Boleh Foto Copy E-KTP

-  |  Brebes | Rabu, 15 Mei 2013 - 14.24 WIB | Dibaca: 580 kali
IMG-11683
foto/humas

DIREKTUR Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Joko Mursito, menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) boleh di foto copy. Hal tersebut ditegaskannya ketika berkunjung Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Rabu (15/5).

“Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ tentang pelarangan fotokopi e-KTP adalah ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk,” katanya.

Menurutnya, surat edaran itu bukan untuk masyarakat, masyarakat boleh fotokopi e-KTP untuk keperluan tertentu. Keutamaan fungsi e-KTP yang bisa terintegrasi dengan data lain seperti ASKES, NPWP, dan lainnya yang memerlukan data kependudukan. Dengan surat edaran itu, unit kerja pemerintah dan swasta tidak lagi memerlukan fotokopi e-KTP, karena harus sudah menyediakan cardreader yang berfungsi untuk membaca data pemilik e-KTP.

“Masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi e-KTP untuk mengurus di Kantor Catatan Sipil atau di Bank, cukup membawa e-KTP dan petugas akan menggunakan card reader untuk membaca data pemiliknya”, tambah Joko, di hadapan Camat se-Kabupaten Brebes didampingi Bupati Idza Priyanti,SE dan supervisi e-KTP Provinsi Jawa Tengah.

Dalam dialog itu, Bupati Brebes melaporkan pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Brebes saat ini masih terus berjalan. Hasil perekaman e-KTP di Kabupaten Brebes, total perekaman e-KTP se Kabupaten Brebes per tanggal 8 Mei 2013 sejumlah 1.051.456 jiwa dan total e-KTP yang sudah jadi per tanggal 19 April 2013 sejumlah 920.000 jiwa. Sedangkan hasil aktivasi e-KTP per tanggal 15 mei 2013 sejumlah 36.025 jiwa.

“Kepada para Camat saya memerintahkan untuk membantu sosialisasi tentang bolehnya fotokopi e-KTP bagi masyarakat dan membantu pelaksanaan perekaman data e-KTP di sekolah dan pondok pesantren”, kata Bupati.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan pejabat Kemendagri lainnya ketika kunjungan kerja di Kabupaten Kendal.

“Jika difotokopi, chip e-KTP dijamin tidak rusak karena tahan terhadap panas sampai 60 derajad”, kata Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Ir.H. Irman, MSi, di Ruang OR Pemkab Kendal, Senin, (13/5).

Penjelasan itu disampaikan di depan para camat se-kabupaten Kendal dan kepala dinas terkait menjawab rumor yang beredar di masyarakat bahwa jika difotokopi, chip e-KTP akan rusak.

Menurut Irman, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri, tanggal 11 April 2013 yang melarang memfotokpi e-KTP itu, ditujukan kepada Unit-unit Pelayanan Publik yang sudah memiliki peralatan Card Reader. Unit Pelayanan Publik yang telah difasilitasi oleh pimpinan daerah dan memiliki Card Reader tidak perlu memfotokopi karena chip pada e-KTP sudah terbaca di peralatan itu sehingga data sudah tersedia.

Namun demikian, untuk menghindari kerusakan karena sering dipegang-pegang dan digunakan untuk berbagai keperluan, Dirjen menyarankan kepada masyarakat sebaiknya e-KTP yang berlaku seumur hidup itu difotokopi sekali saja dan kopiannya itu bisa digunakan untuk bahan memfotokopi berikutnya. Hal itu perlu dilakukan agar e-KTP awet digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Lebih jauh dikatakan, kunjungan kerja Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Tim Supervisi Jawa Tengah dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan perekaman e-KTP agar mencapai target akhir yaitu sampai akhir Juli 2013 . Diharapkan seluruh penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP sudah selesai sesuai dengan jadwal. Oleh karena itu fihaknya melakukan upaya jemput bola keliling daerah.

Dinas terkait dan para camat diharapkan mensosialisasikan hal itu kepada seluruh masyarakat agar semua penduduk tercatat. Upaya jemput bola itu dilakukan ke daerah-daerah yang potensi rekam e-KTP masih tinggi. Tujuannya untuk mendapatkan data akurat dan menghindari data penduduk fiktif maupun ganda.

Akhir Juli 2013 ditargetkan perekaman e_KTP sudah selesai. Namun sampai 31 Oktober 2013, masyarakat masih diberikan dispensasi untuk melakukan perekaman sehingga target akhir pada awal tahun 2014 semua penduduk sudah memiliki e_KTP dapat tercapai.

Di tempat yang sama, saat menyambut kunjungan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Supervisi, Bupati dr. Widya Kandi Susanti, MM. CD di hadapan para camat, mengatakan sebanyak 11.986 sisa e-KTP untuk Kabupaten Kendal belum dikirim dari pusat.

“Sambil menunggu kiriman sisa e-KTP dari pusat diminta para camat melakukan sosialisasi dan menyambangi masyarakat hingga ke pondok-pondok pesantren agar masyarakat yang belum melakukan perekaman segera melakukan perekaman data e-KTP. Hal itu penting karena e-KTP sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan seperti pemilu dan lainnya,” pintanya.*

Sumber : www.jatengprov.go.id/Humas/editorbuds

Editor : HFO

Ukuran Font  
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ tentang pelarangan fotokopi e-KTP adalah ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk.
Cetak

No Image Wako Pariaman Mukhlis R Launching Bus Sekolah GratisWalikota Pariaman hari ini, Rabu (17/09/2014) melaunching Bus Sekolah Gratis yang sedianya akan digunakan pelajar di Kota Pariaman sebagai sarana transportasi.

No Image Mukhlis Rahman Raih Penghargaan Ketahanan PanganPeringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 34 tingkat Provinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Sumatra Barat, Kota Pariaman raih prestasi Penghargaan Ketahanan Pangan dari Gubernur Sumatra Barat.

No Image Gubernur Dorong Bangun Embung untuk Atasi Kekeringan di SalatigaAir bersih ini merupakan langkah paling cepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan yang dialami warga Desa Kumpulrejo Kota Salatiga.

No Image Jadilah Pemimpin dan Penggerak PerubahanKepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Drs Kunto Nugroho HP MSi mengatakan tujuan dari kegiatan ToT tersebut adalah untuk membangun pola pikir, komitmen bersama, jiwa korsa, integritas, manajemen, implementasi kebijakan, dan budaya baru di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Ads