Rabu, 28 Januari 2015 | 08.19 WIB
Jateng Time
Legislator

Bahas Raperda Ketertiban Umum, DPRD Kota Pekalongan Gelar Public Hearing

Annas.M  |  Kota Pekalongan | Selasa, 11 Juni 2013 - 07.31 WIB | Dibaca: 448 kali
IMG-12663

DPRD Kota Pekalongan menggelar public hearing mengenai rancangan perda tentang ketertiban umum sebagai bahan kajian oleh pansus dewan, kemarin. Hadir seluruh SKPD se kota,Serikat Perburuhan Nasional (SPN) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta tamu undangan lainnya.

Public hearing tersebut mengagendakan 9 isu rancangan perda sebagai bahan kajian,masukkan dan tanggapan dari masyarakat yang di wakili oleh organisasi elemen kemasyarakatan yang ada,untuk kajian yang akan kekurangan yang ada dan untuk lebih merumuskan rancangan sebelum di tetapkan menjadi perda tentang ketertiban umum.

Setiawati perwakilan Depkumham mengatakan,rancangan perda ini sebagai suatu kebutuhan dalam menciptakan tatanan tata tertib masyarakat dan umum,sehingga dapat memberikan suatu kondisi masyarakat yang aman,nyaman dan kelancaran di seluruh sendi – sendi masyarakat dan untuk mendukung jalannya aparatur pemerintahan,dengan mengadakan pemetaan wilayah – wilayah tertentu di sesuaikan dengan program pengaturan tata kota dari pemkot.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Pekalongan Bowo Leksono sekaligus Ketua SPN Kota Pekalongan mengatakan, pada hakekatnya Dewan selalu mencoba mengakomodir tentang tuntutan yang ada dari kepentingan seluruh masyarakat,akan tetapi diperlukan adanya
suatu mekanisme pengaturannya, agar tidak mengganggu kepentingan warga lainnya.

“Perda yang di buat antar daerah akan saling berbeda juga dalam pelaksanaannnya,hal ini di sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerahnya sendiri.Yang harus di perhatikan dalam pembuatan perda,harus ada penyelarasan dan harmonisasi dengan
produk-produk perda serta perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.” tandasnya.

Searah dengan itu,Nurul Huda narasumber dan pengkaji raperda dari UNIKAL mengatakan, Rancangan perda baru bisa mensinkronisasikan baik secara vertikal maupun horisontal dengan perda,perUU dan kepentingan masyarakat yang sudah, agar tidak terjadi disharmonisasi diantara kesemuanya tersebut.

“Hal yang lebih penting dari pelaksanaan perda adalah adanya ketegasan serta kejelasan tentang sanksi yang di berlakukan. Dalam eksekusi dari perda akan lebih bijak untuk di kedepankan sanksi bersifat administrasi terlebih dahulu sebelum untuk di arahkan ke pidana.” tegasnya.

Kesimpulan – kesimpulan tentang rancangan perda tersebut antara lain di perlukannya kesiapan dari aparat,administrasi serta
sarana dan prasarana untuk kepentingan tersebut. Juga adanya tindakan secara langsung tentang sosilisasi perda yang akan di tetapkan ke masyarakat oleh pihak dewan, pemkot serta elemen masyarakat lainnya,hal ini bertujuan agar produk perda dapat di
realisasikan dalam pelaksanaannya dan tidak hanya sekedar di buat tapi tidak bisa di laksanakan.*

Editor : HFO

Ukuran Font  
Public hearing tersebut mengagendakan 9 isu rancangan perda sebagai bahan kajian,masukkan dan tanggapan dari masyarakat yang di wakili oleh organisasi elemen kemasyarakatan yang ada.
Cetak

No Image Calon Wali Nagari Batu Kalang LimaBupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, telah menurunkan surat Persetujuan Penetapan Calon Wali Nagari Batu Kalang, kepada Camat Padang Sago. Surat tertanggal 23 Januari 2015 tersebut, telah diterima Camat Padang Sago, Syamsunar, BA, Selasa (27/1/2015).

No Image Proyek Jambatan Ampalu Tanpa Plang ProyekPekerjaan proyek jembatan Sura Madu, Ampalu Kenagarian Lareh Nan Panjang yang menghubungkan dengan Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, telah siap dilaksanakan, sejak beberapa bulan belakang.

No Image Tak Mau Lantik Budi Gunawan, Jokowi Terancam PemakzulanJAKARTA – Nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi persetujuan DPR. Namun, Budi tak kunjung dilantik menjadi Kapolri definitif karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kasusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, sikap Presiden Jokowi yang tak melantik Budi sebagai Kapolri bisa berujung persoalan serius. Sebab, DPR [...]

No Image Tambang Galian C Merajalela, Pulau Kundur,Karimun Kian TermutilasiKondisi ini semestinya segara disikapi,baik oleh dinas Pertambangan badan lingkungan hidup,DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karimun, karena bukan tidak mungkin akan menjadi sebuah kesengsaraan masyarakat Pulau Kundur dimasa mendatang.

Ads