Sabtu, 22 November 2014 | 01.45 WIB
Jateng Time

Koodinator Lespem: Usut Tuntas Kasus Dana Keaksaraan Kab. Rembang

Heri Purwaka  |  Rembang | Selasa, 5 Maret 2013 - 11.09 WIB | Dibaca: 494 kali
IMG-9777
Ilustrasi

REMBANG – Kasus dana keaksaraan fungsional tahun 2010 senilai Rp 288 juta yang menyeret Durrotun Nafsiah, Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Lasem harus mendekam di penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu tampaknya akan berbuntut panjang.

Terkait kasus tersebut, Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Kabupaten Rembang, melaporkan adanya keterlibatan mantan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Winaryu Kutsiyah yang kini menjabat Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan ke Polres Rembang, Senin kemarin (4/3).

Bambang Wahyu Widodo, Koordinator Lespem, menerangkan bahwa laporannya ke Polres Rembang mengingat keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang agar dilakukan pemeriksaan terhadap Winaryu terkait kasus dana keaksaraan fungsional.

Bambang menegaskan, kami melaporkan Winaryu ke Polres Rembang karena didasari fakta dan bukti-bukti persidangan, dimana saksi dan terdakwa menyebut keterlibatannya.

Ditengarai Winaryu adalah otak dari kasus dana KF 2010 yang membuat Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Lasem Durrotun Nafisah menjadi terdakwa dan bahkan telah divonis satu tahun penjara.
Keterangan Lespem menyebutkan bahwa Winaryu disebut memaksa Durrotun Nafisah, Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU Lasem agar menyelenggarakan pendidikan keaksaraan tingkat dasar di Kecamatan Sluke, Pancur, dan Kragan.

“ Winaryu memang pernah pernah diperiksa namun hanya sebagai saksi, kami berharap pihak kepolisian segera menetapkan status tersangka untuk Winaryu,” pinta Bambang.**

Ukuran Font  
Kasus dana keaksaraan fungsional tahun 2010 senilai Rp 288 juta yang menyeret Durrotun Nafsiah, Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Lasem harus mendekam di penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu tampaknya akan berbuntut panjang
Cetak

No Image Kantor Pelayanan Perizinan Mengurus 126 Jenis IzinKantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kota Pariaman semula hanya mengurus 8 jenis perizinan. ejak tahun 2014 dilimpahkan sebanyak 126 jenis perizinan.

No Image Mukhlis Rahman : Didikan Subuh Bentuk Pendidikan KeagamaanSebanyak 970 santriwan/santriwati utusan dari 97 MDA se Kota Pariaman dan 465 guru dan pengelola MDA,penuhi halaman Balaikota Pariaman pada acara Apel akbar Didikan Subuh se Kota Pariaman Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Minggu (16/11/2014).

No Image Mukhlis Rahman Sosialisasikan SIP Berbasis GeospasialPemko Pariaman secara berkelanjutan terus berusaha membenahi sistem informasi termasuk data tentang kondisi dan aspek tata ruang Kota Pariaman yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu sehingga dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkan informasi tentang Kota Pariaman.

No Image Usulan UMK 2015 Belum Mempertimbangkan Kenaikan Harga BBMBM begitu naik pengaruhnya luar biasa. Sekarang BBM belum naik saja harga-harga sudah naik kok. Itu kasihan buruh dan pengusaha juga tidak nyaman karena tidak ada kepastian.

Ads