Rabu, 17 September 2014 | 22.32 WIB
Jateng Time
Kesehatan

Jawa Tengah Segera Miliki Komisi Pengendalian Zoonosis

Semarang | Rabu, 24 April 2013 - 13.32 WIB | Dibaca: 222 kali
IMG-11216

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah akan segera membentuk Komisi Provinsi , Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis di Jawa Tengah, dalam rangka percepatan pengendalian zoonosis di Indonesia.

Demikian kesimpulan hasil rapat fasilitasi pembentukan lembaga Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, Komisi Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis, dan percepatan Pengendalian zoonosis di Provinsi Jawa Tengah,Senin-Selasa (22-23/4) di Salatiga, Jawa Tengah.

Diharapkan, dengan adanya komisi khusus, pengendalian zoonosis dapat dilakukan dengan lebih terpadu dan terkordinasi, tidak hanya antar lintas sektor dan lintas Kabupaten/ Kota, namun juga dalam kerangka pengendalian zoonosis secara nasional.

Rapat diprakarsai oleh Direktorat Jendera Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provins iJawa Tengah. Rapat tersebut juga dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Dan Kabupaten/ Kota yg terkait dengan bidang Pengendalian zoonosis di Provinsi Jawa Tengah.

Rapat dibuka dengan kata sambutan dari Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sarwoko yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Zoonosis merupakan penyakit menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya, seperti rabies, flu burung dan anthrax. Zoonosis dapat membawa kematian pada manusia apabila tidak segera ditanggulangi secara cepat dan tepat.

Saat ini dunia sedang dilanda zoonosis berupa flu burung dengan virus terbaru berupa H7N9 yang telah mengakibatkan kematian pada manusia. Data terakhir yang dikeluarkan badan Kesehatan dunia (WHO), pertanggal 19 April 2013 tercatat 91 kasus flu burung karena virus H7N9 diantaranya 17 meninggal dunia.

Sekalipun Indonesia belum ditemukan kasus flu burung dengan virus H7N9, Pemerintah perlu mewaspadainya agar jangan sampai menjadi wabah zoonosis.

Ancaman zoonosis di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya cenderung terus meningkat dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk menangani masalah zoonosis tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis, yang ditetapkan pada 20 Mei 2011.

PP No 30 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tersebut mengatur mengenai arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengendalian zoonosis serta pembentukan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan angotapara Menteri terkait, sebagai wadah koordinasi lintas sektor di tingkat pusat. Pembentukan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis danKomisiKabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Saat ini belum seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota membentuk kelembagaan pengendalian zoonosis di daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tersebut.
Rapat fasilitasi pembentukan kelembagaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis di Provinsi Jawa Tengah menjadi penting artinya bagi Provinsi Jawa Tengah karena

Tanggungjawab Bersama

Dalam Rapat tersebut, Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Nugroho meyampaikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam penanggulangan zoonosis di daerah, serta mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Tengah atas rencana pembentukan kelembagaan zoonosis di ProvinsiJawa Tengah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, Emil Agustiono menyampaikan perlunya percepatan pembentukan Komisi Provinsidan Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis di seluruh Indonesia, sebagai satu kesatuan dengan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis guna menangani pengendalian zoonosis sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011

Pengendalian zoonosis tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rapat tersebut juga dikemukakan dan dibahas situasi penyakit akibat zoonosis pada manusia dan hewan di Provinsi Jawa Tengah serta penanggulangannya. Di Provins iJawa Tengah sampai sat ini masih ditemukan kasus zoonosis di beberapa daerah Kabupaten/ Kota seperti rabies, flu burung, dan anthrax, namun dari tahun ke tahun semakin kecil karena dapat dikendalikan dengan baik.**

Sumber: setkab.go.id/Kedeputian Persidangan Setkab/WID/ES

Ukuran Font  
Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah akan segera membentuk Komisi Provinsi , Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis di Jawa Tengah, dalam rangka percepatan pengendalian zoonosis di Indonesia.
Cetak

No Image Terbilang Buruk Di Masyarakat, Sat Pol PP Perlu NegosiatorSEMARANG РCitra Satuan Pamong Praja (Satpol PP) masih terbilang buruk di masyarakat. Salah satunya diidentikkan dengan kekerasan saat melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL). Imej itu harus dihapus melalui pendekatan humanis kepada warga. “Pendekatan yang lebih manusiawi ini penting. Ilmu itu perlu kita miliki, terutama teman-teman yang bertugas di Satpol PP. Nah kalau sudah dimiliki, [...]

No Image Jalur Evakuasi Pengungsi Gunung Slamet Segera DiperbaikiBupati Brebes beserta SKPD terkait,kesiapsiagaan erupsi gunung Slamet bersama Kalahar BPBD Provinsi Jawa Tengah di Posko Dawuhan, Kecamatan Sirampog, baru-baru ini.

No Image Mukhlis R Lepas Calon Jemaah Haji Kota PariamanWalikota Pariaman H. Mukhlis Rahman melepas secara resmi rombongan Jemaah Haji Kota Pariaman Tahun 1435H/2014 M di halaman balaikota Pariaman (11/9/2014.

No Image Pariaman Raih Prestasi Tingkat Nasional Bidang TransportasiKota Pariaman kembali torehkan namanya ditingkat nasional bidang tranportasi dengan meraih penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2014 kategori lalu lintas.

Ads