TEMUKAN 57.724 PNS SILUMAN, BKN GANDENG KPK BURU SILUMAN

Jakarta– Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) memebeberkan data ditemukan 57.724 PNS siluman dan di duga kuat fiktif.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana, kepada media, jum’at (22/4/2016) menyatakan, temuan dari hasil Pendaftaran Ulang PNS (Pegawai Negeri Sipil ) melalui sistem online atau e-PUPNS ditemukan yang di duga siluman  mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Kita temukan 57.724 PNS siluman ada di seluruh instansi baik pusat dan daerah. Biasanya terdapat yang tercatat PNS-nya jumlahnya banyak…..” kata Bima

Bima memberikan rincian data tentang PNS fiktif di intansi Pemerintah pusat. Temuan paling banyak ada di Kementerian Agama. 7000 PNS , Kemendikbud 2700 PNS, Kemenpertahanan 2000 PNS, Kemenkeu 1.700 PNS. Sedang dari pemerintah daerah dengan jumlah temuan PNS siluman adalaha DKI Jakarta 1.250. PNS, Jabar, Jateng, Jatim menyusul dengan jumlah kurang dari seribuan PNS.

“Untuk PNS siluman di kabupaten/kota di Jabar, Jateng, Jatim masing-masing ada sekitar 200 orang…” ungkap Bima.

Keberadaan PNS fiktif jelas merugikan keuangan negara, oleh sebab itu BKN terus berupaya mengungkap PNS siluman tersebut.

“Kalau masalah ini berlarut dibiarkan, negara jelas akan mengalami kerugian berlipat ganda karena menggaji orang yang tidak jelas. Datanya memang ada, namun fisiknya tidak ada…” tandas Bima.

Bima kemudian merincikan kerugian negara akibat keberadaan PNS siluman dengan asumsi perincian gaji dari APBN. Jika rata-rata gaji PNS berkisar di angka Rp 2 juta kemudian dikalikan jumlah PNS siluman, maka di temukan uang negara akan bocor Rp 114 miliar/ bulan.

Dari data yang didapat BKN tersebut dan disertai resiko kerugian uang negara, BKN mulai melakukan investigasi data 57.724 PNS siluman yang diperoleh dari hasil pendataan e-PUPNS. Dari jumlah tersebut diperkirakan yang benar-benar siluman sekitar 25 ribu PNS.

Langkah awal yang di lakukan BKN adalah menyerahkan data-data PNS ke masing-masing instansi guna di klarifikasi satu-persatu keberadaan PNS siluman tersebut.

Langkah selanjutnya BKN serius akan mengandeng KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) yang di kenal mempunyai semua komponen untuk mengungkap suatu kasus korupsi.

“ Langkah ini kami lakukan untuk menertibkan jumlah PNS yang sebenarnya, membuat efek jera kalau di temukan ada oknum yang sengaja bermain di masalah ini, serta menyelamatkan uang negara.  KPK nanti yang akan bekerja lebih maksimal, KPK yang punya alat dan pengalaman, agar semua masalah ini cepat selesai….” kata Bima mengakiri pembicaraan. (jt-jakarta)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.