LEBIH DARI SATU MILYAR RUPIAH DISALURKAN OLEH UPK SE-KABUPATEN DEMAK UNTUK SOSIAL

oleh

Jatengtime.com-Demak-Lebih dari satu milyar rupiah disalurkan oleh UPK se-Kabupaten Demak dalam bentuk kegiatan bantuan sosial di Pendopo Kabupaten Demak, senin (30/04/18). Bupati Demak HM. Natsir yang berkesempatan hadir menghimbau agar kegiatan tersebut bisa berlanjut secara terus menerus. “Saya harap kegiatan semacam ini tidak berhenti sampai di sini tapi terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya”, ungkap Bupati.
Ia juga meminta kepada sejumlah penerima bantuan sosial hasil surplus agar pada kesempatan yang akan datang tidak menjadi penerima bantuan lagi tapi sudah menjadi pemberi bantuan.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) Kabupaten Demak Drs. Muhammad Ridwan menyampaikan, dana bergulir yang dikelola oleh UPK se-Kabupaten Demak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. “Menurut data terakhir laporan UPK total aset UPK se-Kabupaten Demak per 31 Maret 2018 sebesar Rp. 108.235.045.753,- yang dimanfaatkan oleh 3.532 kelompok atau 36.512 orang pemanfaat dari besaran dana bergulir”, tutur Ridwan.
“Sedangkan hasil surplus kegiatan dana bergulir tahun 2017 sebesar Rp. 11.495.826.967 yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan dana sosial minimal 15 persen dari surplus sebesar Rp. 1.390.741.750,-“, tambahnya.
Ridwan melanjutkan, bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat berupa, rumah tidak layak huni 10 unit, santunan anak yatim 3.096 anak, lansia 520 orang, paket sembako 633 paket, sarana modal kerja berupa alat kerja 47 orang, tanggap bencana Rp. 21.691.000,-, GNOTA 112 untuk siswa Sekolah Dasar, santunan meninggal dunia 3 orang, difable (Orang cacat bagi rumah tangga miskin) 100 orang, bea siswa berprestasi 150 siswa Sekolah Dasar, bantuan siswa tidak mampu 135 siswa Sekolah Dasar, PMI Rp. 1.900.000, peningkatan gizi 260 kepala keluarga, jambanisasi 60 tempat rumah tangga miskin serta bingkisan guru Madin untuk 60 Orang.
Diakhir penjelasannya, Ridwan juga menyampaikan beberapa kendala yang yang terjadi di lapangan, diantaranya masih ada pemanfaat atau kelompok yang melakukan penyimpangan dengan tidak menyetorkan dana angsuran dari anggotanya kepada UPK.
Ia berharap agar aset yang saat ini dikelola oleh masyarakat yang dimandatkan kepada BKAD, Tim verivikasi dan UPK agar terjaga dan berkelanjutan, sehingga cita-cita program untuk mengentaskan kemiskinan di Daerah dapat terwujud sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat.