oleh

PEMPROV DKI GAK JADI TAMBAH SAHAM DI PERUSAHAAN MINUMAN BIR, TETAP 26,25%.

Jatengtime.com-Jakarta-Setelah santer bergulir kabar Pemprov DKI Jakarta akan melepas kepemilikan saham PT Delta Djakarta oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sejak mereka kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak ada kabarnya.

Mencuat lagi ketika Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 2017. Namun rencana tersebut tak kunjung terlaksana, bahkan tersiar kabar Pemprov DKI berencana menambah porsi kepemilikan saham perusahaan produsen penghasil bir dengan merek dagang Anker Bir, salah satu merek minuman beralkohol.

Dalam laporan laman resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id tercatat saham Pemprov DKI bertambah hampir 3% dari 23,33% menjadi 26,25% per 25 Februari 2019.

Sedangkan mayoritas saham produsen bir dipegang pihak San Miguel, Malaysia sebesar 58,33% atau setara dengan 467 juta saham.

Harga saham DLTA waktu penutupan perdagangan hari Jumat (1/3/2019) nilainya menguat 3,91% atau 250 poin ke level 6.650/ saham, sedangkan saham DLTA diperdagangkan sebanyak 16.000 saham dengan frekuensi sebanyak 34 kali, tercatat nilai transaksi sebesar Rp 103,44 juta. Saat ini nilai kapitalisasi pasar saham DLTA sebesar Rp 5,32 triliun, maka DKI Jakarta akan menerima dana segar senilai sekitar Rp 1,03 triliun.

Kepastian kepemilikan saham tersebut disampaikan Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, ( DLTA ), Jum’at (1/3/2019) bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membeli saham baru di PT Delta Djakarta. Sahamnya tetap sama sebesar 26,25%.

Penambahan saham tersebut terjadi karena adanya penggabungan saham atas nama Pemprov DKI sebesar 23,34% dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI sebesar 2,91%.

“ Nggak nambah, dari dulu saham Pemprov di PT Delta Djakarta ya 26,25%. Saham itu disatukan karena selama ini saham punya Pemprov dua nama, atas nama Pemprov DKI dan  atas nama BP IPM Jaya. BP IPM Jaya sudah dibubarkan, jadi punya Pemprov juga…” kata Sarman.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed