oleh

PEMERINTAH PUTUSKAN TIADAKAN IBADAH HAJI TAHUN INI, DPR : KESEHATAN CALON JEMAAH LEBIH UTAMA

Jatengtime.com-Jakarta-Setelah pemerintah berkonsultasi dengan sejumlah pihak, akirnya melalui Kementerian Agama dengan berat hati memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No.660/2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H atau 2021.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/6/2021) menyatakan keputusan tersebut terpaksa dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, berbagai kajian dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Komisi 8 DPR RI yang akirnya memutuskan bahwa kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang masih melanda dunia.

“ Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji 2021 atau 1442 H ini. Menetapkan pembatalan pada penyelenggaraan haji atau 2021 M bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji lainnya…” kata Yaqut.

“ Pemerintah telah memutuskan berdialog panjang dengan Komisi VIII, melakukan persiapan 24 Desember dengan membuat tim krisis haji, melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia, mempersiapkan segala sesuatu, kesiapan masa pandemi untuk pelayanan dalam negeri,sistem sudah siap, asrama sudah siap, dan protokol kesehatan sudah siapkan…” imbuhnya.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 sampai hari ini belum jelas apakah terbuka dari jemaah luar Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan penyelenggaraan haji 1442 H. Padahal tinggal ada waktu 1,5 bulan hingga closing date bandara Arab Saudi pada tanggal 4 Djulhijah 1442 Hijriyah atau 14 juli 2021.

Mantan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dengan Kemenag telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Namun dia merasa heran mengapa Indonesia belum mendapatkan izin masuk ke Arab Saudi.

Entah kriteria apa yang digunakan otoritas Saudi untuk mengizinkan suatu negara bisa masuk ke wilayahnya.

Jika larangan masuk Arab Saudi disebabkan Covid-19, penanganan pandemi di Tanah Air terbilang baik. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk.

Sebelumnya, otoritas penerbangan Saudi baru saja memberikan izin masuk untuk 11 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, dan Swis.

Sementara Indonesia bersama dengan Afrika Selatan, Argentina, Brasil, India, Lebanon, Mesir, Pakistan dan Turki, masih dalam masa penangguhan izin masuk oleh otoritas penerbangan Saudi.

Saran DPR-RI

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan mendapatkan informasi bahwa Indonesia tidak mendapatkan jatah kuota keberangkatan haji tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, Rabu (2/6/2021) menyatakan bahwa Arab Saudi belum memberikan kepastian apakah akan digelar haji tahun 2021 atau tidak. Kendala vaksin sebagai syarat haji perlu dipastikan kembali pemerintah Indonesia.

Sedangkan kabar WHO telah memberikan EUA vaksin Covid-19 Sinovac dirasa melegakan, namun demikian pemerintah harus memprioritaskan kesehatan calon jamaah haji.

Dan bila nanti diberi kesempatan Indonesia boleh mengirimkan jamaah, maka harus dijamin protokol kesehatan selama di Arab Saudi.

“ Saya meminta pemerintah tetap harus memprioritaskan kesehatan para jemaah dan kalaupun diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah haji, kesehatan jamaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatannya selama di Arab Saudi…” kata Ace.

“ Jika Indonesia diberikan kuota haji oleh arab Saudi, ya tentu kita sambut dengan baik. Namun harus dipastikan dulu (sebagai syarat haji), kendala vaksin ini sudah tidak menjadi masalah bagi kita…” imbuhnya.

Wakil rakyat dari Golkar ini juga menyoroti terkait waktu pemberangkatan haji yang tinggal 1,5 bulan lagi, sementara masalah Covid-19 belum reda, pemerintah sebaiknya realistis untuk menunda pemberangkatan haji.

“ Artinya kalau saya boleh merekomendasikan, dari pada memberikan harapan-harapan, dan kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka lebih baik pemerintah realistis saja. kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan karena lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah…” ungkapnya.

 

News Feed