Dengan adanya RSBI, sama saja pemerintah belum menyelenggarakan pendidikan yang adil bagi masyarakatnya.
Headline
Satpol PP Bongkar Paksa Kios Tidak Miliki IMB
Kami sudah sering memberikan peringatan kepada pemilik kios tersebut, namun tidak pernah dihiraukan oleh warga. Makanya kami terpkasa membongkarnya.
Kadis Pendidikan Jateng Bungkam Soal Pungli di Sekolah
Kalau masalah itu tanya saja ke dinas kabupaten dan kota, itu bukan wewenang saya.Dinas pendidikan Jateng tidak berwenang untuk menanggapi adanya praktek pungli di sekolah.
Kadisdik Jateng Tanggapi Dingin Masalah Pungli
Kalau masalah itu tanya saja ke dinas kabupaten dan kota, itu bukan wewenang saya,” ujarnya saat ditemui langsung oleh Jatengtime.com usai menghadiri rapat kunjungan kerja oleh DPR RI di kantor Gubernur Jateng, Rabu (18/07).
Pungutan Liar Merajalela, Dispora Kab. Demak Tutup Mata
Pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah itu dimulai dari jenjang sekolah terendah sampai tertinggi masih terus terjadi. Namun, berbagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab justru terkesan tutup mata.
Di Jateng, 29 Wanita Tewas Akibat Tindak Kekerasan Terhadap Wanita
Selama periode November 2011- Juli 2012 terjadi 379 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Jawa Tengah dengan jumlah korban sebanyak 704 perempuan dan 29 diantaranya meninggal dunia.
Remitensi TKI Mencapai Rp 12 Triliun, Jateng Masuk 2 Terbesar Pengirim TKI
Kontribusinya terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas bumi (migas). Rata-rata devisa TKI itu 6 hingga 7 miliar dolar AS per tahun.
Komisi X DPR-RI: Apapun Alasannya Pungli Di Sekolah Tidak Dibenarkan
Apapun alasannya semua pungutan yang dilakukan pihak sekolah tidak dibenarkan. Jika ada, silahkan laporkan ke pihak aparat penegak hukum biar di proses secara hukum.
Presiden Minta GP Ansor Jadi Benteng Terdepan
Saya berharap, NU dan khususnya para pemuda Ansor untuk tampil paling depan dan menjadi benteng NKRI dan Islam. Pastikan bahwa Islam cinta damai, anti radikalisme dan ekstrimisme.
KP2KKN: Pengelolaan Anggaran di Pemrov Jateng Tak Transparan dan Akuntabel
Penemuan hasil BPK tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran di Pemerintah Jawa Tengah tidak transparan dan akuntabel.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- …
- 295
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.